Shintya Mareta Sandy

  BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF Bab 16 membahas tujuan akhir dari penerapan sistem ekonomi Pancasila-Islam, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan memiliki kehidupan yang berlandaskan nilai moral serta spiritual. Sistem ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan negara atau memperbesar keuntungan perusahaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak. Dalam perspektif Pancasila, tujuan tersebut sejalan dengan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, dalam perspektif Islam, tujuan tersebut berkaitan dengan konsep  falah , yaitu keberhasilan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kuat dalam nilai keadilan, persaudaraan, tanggung jawab, dan kemasla...

BAB 15: PENDIDIKAN EKONOMI PANCASILA-ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER Pendidikan ekonomi Pancasila-Islam merupakan proses pembelajaran yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga membentuk individu yang jujur, adil, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, dan berakhlak mulia. Dalam kehidupan ekonomi modern, kemampuan akademik dan keterampilan bekerja saja belum cukup. Seseorang juga membutuhkan karakter yang baik agar tidak menyalahgunakan ilmu, kekuasaan, maupun kekayaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi Pancasila-Islam berusaha membentuk manusia yang mampu mencapai keberhasilan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam 1. Pengertian krisis moral ekonomi Krisis moral ekonomi adalah kondisi ketika ak...

  BAB 14: KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA KONSTITUSI Pendahuluan Kebijakan ekonomi integratif merupakan kebijakan yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila, ketentuan konstitusi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengatur kegiatan perekonomian nasional. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, perlindungan masyarakat, dan kemaslahatan umum. Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dijalankan berdasarkan prinsip tauhid, keadilan ( adl ), ...