BAB 1 : Hakikat Manusia Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Dan Islam
BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM
A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam
Perspektif Pancasila
Dalam sistem Pancasila, manusia bukan sekadar objek atau alat produksi, melainkan subjek utama dalam kegiatan ekonomi. Artinya, manusia adalah pelaku aktif yang memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi.
Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi:
- Individual – memiliki hak pribadi atas kepemilikan dan kebebasan berusaha
- Sosial – tidak bisa hidup sendiri, terikat pada komunitas dan kepentingan bersama
- Spiritual – memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa
Ekonomi Pancasila menolak dua ekstrem: kapitalisme liberal (yang mengutamakan individu semata) dan komunisme(yang mengorbankan individu demi kolektif). Manusia dipandang secara holistik.
Perspektif Islam
Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan dua fungsi utama:
- 'Abid (hamba Allah) — seluruh aktivitas ekonomi adalah ibadah jika diniatkan karena Allah
- Khalifah (wakil/pengelola Allah di bumi) — manusia diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam
Ekonomi bukan semata urusan duniawi; setiap transaksi, produksi, dan konsumsi memiliki dimensi ukhrawi (akhirat). Manusia bertanggung jawab tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Allah SWT.
Titik temu: Keduanya menempatkan manusia sebagai pelaku ekonomi yang bermartabat, bukan sekadar mesin pencari keuntungan.
B. Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif
1. Homo Economicus (Manusia Ekonomi Konvensional)
Konsep yang lahir dari pemikiran ekonomi Barat (Adam Smith, Ricardo):
- Manusia diasumsikan rasional sempurna
- Selalu berupaya memaksimalkan utilitas/keuntungan pribadi
- Bertindak berdasarkan kepentingan diri sendiri (self-interest)
- Tidak mempertimbangkan dimensi moral, spiritual, atau sosial
- Kritik: Terlalu reduksionis; manusia nyata tidak selalu rasional dan tidak selalu egois
2. Homo Islamicus (Manusia Ekonomi Islam)
- Bertindak berdasarkan nilai-nilai syariah (Al-Qur'an dan Sunnah)
- Memiliki rasionalitas terbatas yang dipandu wahyu
- Motivasi tidak hanya duniawi, tetapi juga mencari ridha Allah
- Mempertimbangkan maslahah (kemaslahatan umum) bukan hanya keuntungan pribadi
- Tunduk pada larangan: riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi)
- Memiliki kewajiban zakat, infak, sedekah, wakaf
3. Manusia Pancasila
- Manusia yang bertuhan, bermoral, dan berkeadilan sosial
- Mengintegrasikan kepentingan individu dan kolektif
- Bekerja dan berbisnis dengan landasan gotong royong dan kekeluargaan
- Tidak semata mengejar laba, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial
Sintesis Integratif
Sintesis: Manusia ideal dalam konteks Indonesia adalah yang memadukan ketiganya — rasional secara ekonomi, tunduk pada nilai ketuhanan (Islam atau agama lain), dan berorientasi pada keadilan sosial (Pancasila).
C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama
Khalifah fil Ardh dalam Islam
Berasal dari QS. Al-Baqarah: 30 — "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
Implikasi ekonomi dari konsep khalifah:
- Amanah (kepercayaan): Sumber daya alam adalah titipan Allah, bukan milik mutlak manusia
- Pengelolaan bertanggung jawab: Tidak boleh merusak alam, berlaku boros (tabdzir), atau serakah
- Keadilan distribusi: Khalifah wajib memastikan kesejahteraan merata, bukan hanya kelompok tertentu
- Akuntabilitas vertikal: Setiap keputusan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah
Warga Negara Pancasila
Dalam konteks ekonomi, warga negara Pancasila memiliki tanggung jawab:
- Berpartisipasi dalam perekonomian nasional secara jujur dan adil
- Menghormati hak ekonomi orang lain
- Mendukung pemerataan pembangunan (sila ke-5: Keadilan Sosial)
- Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan
Titik Temu Tanggung Jawab
Baik konsep khalifah maupun warga negara Pancasila sama-sama menekankan bahwa:
Kebebasan ekonomi individu dibatasi oleh tanggung jawab moral terhadap sesama dan alam semesta.
D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem
Tiga Dimensi Kepentingan
Dalam Islam: Konsep Maqashid Syariah
Islam menyeimbangkan ketiga kepentingan melalui perlindungan 5 hal pokok:
- Agama (hifzh al-din) — kepentingan ilahi
- Jiwa (hifzh al-nafs) — kepentingan individu
- Akal (hifzh al-'aql) — individu & kolektif
- Keturunan (hifzh al-nasl) — kolektif
- Harta (hifzh al-mal) — individu & kolektif
Dalam Pancasila: Tiga Pilar Keseimbangan
Bentuk Keseimbangan Praktis
- Hak milik pribadi diakui, tetapi ada fungsi sosial atas harta (zakat, pajak, CSR)
- Pasar bebas dibolehkan, tetapi negara/syariah mengintervensi jika terjadi ketidakadilan
- Keuntungan boleh dicari, tetapi dengan cara yang halal/legal dan tidak merugikan pihak lain
E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis
Apa itu Titik Temu Ontologis?
Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan — "apa sebenarnya manusia itu?" Titik temu ontologis berarti kedua sistem (Pancasila dan Islam) bertemu pada fondasi yang sama: pengakuan atas eksistensi Tuhan.
Sila Pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Merupakan sila yang mendasari semua sila lainnya
- Mengandung makna bahwa seluruh kehidupan — termasuk ekonomi — harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan
- Bersifat inklusif: tidak hanya Islam, tetapi seluruh agama yang diakui di Indonesia
- Implikasi ekonomi: larangan riba (dalam Islam), larangan eksploitasi (dalam semua agama), kewajiban berbagi
Islam: Tauhid sebagai Fondasi Ekonomi
- Tauhid (keesaan Allah) adalah pondasi seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi
- Ekonomi Islam disebut juga Ekonomi Tauhid: semua aktivitas ekonomi adalah manifestasi penghambaan kepada Allah
- Kepemilikan sejati hanya milik Allah; manusia hanya sebagai mustakhlif (penerima amanah)
Pertemuan Keduanya
Signifikansi Titik Temu Ini
- Legitimasi moral: Kedua sistem memiliki basis moral yang kuat, bukan sekadar pragmatisme ekonomi
- Kompatibilitas: Ekonomi Islam tidak bertentangan dengan Pancasila karena keduanya bersumber dari pengakuan ketuhanan
- Landasan hukum: UUD 1945 dan prinsip ekonomi syariah bisa berjalan beriringan di Indonesia
- Arah pembangunan: Pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan material, tetapi pada kesejahteraan yang bermartabat dan berketuhanan
Komentar
Posting Komentar