BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Perekonomian Nusantara tidak lahir dari ruang hampa. Jauh sebelum konsep negara-bangsa dikenal, kepulauan ini telah menjadi simpul jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan India, Tiongkok, Asia Tenggara daratan, hingga Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan kemudian Majapahit membangun kemakmuran dari perdagangan rempah, hasil hutan, dan pelabuhan transit. Di tingkat masyarakat, kehidupan ekonomi diatur oleh tradisi adat yang menekankan kebersamaan, hubungan kekerabatan, dan keseimbangan antara manusia, alam, dan komunitas.

Kedatangan Islam ke Nusantara, yang menurut sejumlah teori berlangsung melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-13 M, tidak berlangsung sebagai penghapusan tatanan lama, melainkan sebagai proses akulturasi yang berangsur-angsur. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa etika dagang yang mengedepankan kejujuran, larangan penipuan takaran, larangan riba, dan akad-akad kerja sama seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kemitraan usaha). Nilai-nilai tersebut mudah diterima karena selaras dengan etika komunal masyarakat setempat.

Pusat-pusat kekuasaan Islam awal seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Banten, dan Makassar tumbuh sebagai bandar dagang internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi ruang perjumpaan antara hukum dagang Islam dan hukum adat pesisir. Di banyak daerah lahir perpaduan yang khas, misalnya aturan bagi hasil dalam pertanian dan pelayaran yang mirip dengan prinsip mudharabah, serta tradisi lembaga wakaf untuk masjid, surau, dan sumber air.

Pertemuan adat dan Islam ini menghasilkan tiga ciri dasar yang menjadi akar ekonomi Nusantara:

1. Orientasi komunal. Kegiatan ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, bukan semata-mata pengejaran keuntungan pribadi.
2. Etika transaksi. Kejujuran, kepercayaan (amanah), dan kesepakatan sukarela ('an taradhin) menjadi fondasi hubungan dagang.
3. Institusi sosial-keagamaan. Wakaf, zakat, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang berjalan beriringan dengan solidaritas adat.

Dengan demikian, ekonomi Nusantara sejak awal memiliki karakter yang berbeda dari kapitalisme liberal maupun kolektivisme total. Karakter inilah yang kelak berhadapan dengan sistem ekonomi kolonial.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Gotong royong merupakan salah satu wujud paling nyata dari kearifan ekonomi masyarakat Indonesia. Praktiknya beragam: sambatan di Jawa, mapalus di Minahasa, marsiadapari di Batak, baruga dan sipakatau di Sulawesi, serta berbagai bentuk arisan dan lumbung desa. Pada dasarnya, gotong royong adalah kerja sama sukarela untuk kepentingan bersama dengan prinsip timbal balik dan kebersamaan dalam menanggung beban maupun menikmati hasil.

Dalam khazanah Islam, semangat serupa dikenal dengan istilah ta'awun (tolong-menolong). Landasan normatifnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2, yang memerintahkan umat untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Prinsip ini diperkuat oleh konsep ukhuwwah(persaudaraan), takaful (saling menanggung), dan ta'lif (saling mempererat). Hadis Nabi yang menggambarkan umat beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan menegaskan dimensi sosial-ekonomi dari kerja sama ini.

Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, gotong royong dan ta'awun memiliki titik temu yang penting, tetapi juga perbedaan yang perlu dicermati:

• Titik temu: keduanya menolak individualisme ekstrem, mengutamakan solidaritas, dan memandang kesejahteraan sebagai tanggung jawab kolektif.
• Perbedaan landasan: gotong royong bertumpu pada tradisi dan kebiasaan sosial (urf), sedangkan ta'awun bertumpu pada perintah wahyu sehingga memuat dimensi ibadah dan pertanggungjawaban akhirat.
• Perbedaan batas: ta'awun dibatasi oleh kriteria moral, yakni hanya dalam kebajikan, sedangkan gotong royong sebagai praktik sosial bersifat lebih netral secara normatif.

Istilah "kekeluargaan" dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, mencerminkan sintesis kedua tradisi ini. Mohammad Hatta menafsirkan asas kekeluargaan sebagai semangat koperasi, yaitu kerja sama yang berdasar pada persaudaraan, bukan persaingan bebas. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno juga memerasnya menjadi gotong royong sebagai inti dari Pancasila. Dengan demikian, ta'awun dapat dibaca sebagai landasan teologis yang memperkaya, bukan menggantikan, paham kekeluargaan dalam tradisi bangsa.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Pada masa kolonial, struktur ekonomi Hindia Belanda bersifat dualistik. Sektor modern yang berorientasi ekspor dikuasai oleh modal Eropa, sedangkan pedagang dan petani pribumi berada di posisi yang terpinggirkan. Sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada abad ke-19, kemudian liberalisasi ekonomi kolonial dan politik etis pada awal abad ke-20, melahirkan ketimpangan yang mendalam. Pedagang perantara dari kalangan non-pribumi, yang mendapat perlindungan hukum kolonial, makin menekan posisi pedagang pribumi, termasuk pedagang batik, kain, dan hasil bumi di kota-kota seperti Surakarta, Yogyakarta, dan Kudus.

Dalam konteks itulah kesadaran kebangsaan tumbuh. Tonggak yang lazim dicatat adalah:

• 1908: berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei, yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
• 1905–1912: berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) dan transformasinya menjadi Sarekat Islam (SI).
• 1912: berdirinya Muhammadiyah di Yogyakarta.
• 1926: berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya.
• 1928: Sumpah Pemuda sebagai ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
• 1945: proklamasi kemerdekaan dan penetapan UUD 1945.

Warisan ekonomi Islam pada periode ini tampak dalam beberapa bentuk. Pertama, jaringan pedagang Muslim menjadi basis perlawanan ekonomi terhadap dominasi modal asing. Kedua, lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, masjid, dan lembaga wakaf menyediakan infrastruktur sosial dan pendidikan yang tidak bergantung pada negara kolonial. Ketiga, gagasan koperasi berkembang berdampingan dengan tradisi tolong-menolong Islam dan menjadi salah satu pilar pemikiran ekonomi para pendiri bangsa. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pengaruh Islam dalam kesadaran ekonomi nasional berjalan berdampingan dengan arus pemikiran lain, seperti nasionalisme sekuler dan sosialisme, sehingga penulisan sejarah yang akurat harus menghindari klaim tunggal.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional pada hakikatnya adalah proses penyadaran diri sebuah bangsa yang terjajah. Pada sub-bab ini, peristiwa tersebut dibaca melalui lensa nilai, bukan sekadar kronologi, yaitu bagaimana nilai tauhid dan kebersamaan menjadi sumber energi moral gerakan kebangsaan.

Dari sisi tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak mengandung konsekuensi pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada sesama manusia. Bagi masyarakat Muslim yang hidup di bawah penjajahan, pesan ini memberikan landasan teologis bagi martabat diri dan penolakan terhadap ketidakadilan struktural. H.O.S. Tjokroaminoto dalam karyanya Islam dan Sosialisme (1924) berupaya menunjukkan bahwa ajaran Islam memuat prinsip keadilan sosial dan persaudaraan yang relevan untuk menjawab persoalan kolonialisme dan kapitalisme.

Dari sisi kebersamaan, semangat ukhuwwah dan ta'awun memperluas solidaritas dari lingkup kampung atau komunitas lokal menuju kesadaran sebagai satu umat dan satu bangsa. Ikatan keagamaan menjadi salah satu perekat yang mampu melintasi sekat suku dan daerah, sehingga organisasi seperti Sarekat Islam dapat berkembang menjadi gerakan massa pada dekade kedua abad ke-20.

Refleksi ini sejalan dengan kerangka nilai pada Bab 2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia pada akhirnya merupakan kristalisasi dari pengalaman sejarah tersebut, yaitu bahwa kemerdekaan ekonomi dan politik bertumpu pada kesadaran spiritual sekaligus solidaritas sosial. Namun, pembacaan ini sebaiknya disajikan secara proporsional. Nilai tauhid merupakan salah satu sumber inspirasi penting di antara berbagai sumber lainnya, dan bukan satu-satunya penjelasan bagi lahirnya kebangsaan Indonesia.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

1. Sarekat Dagang Islam (SDI)

SDI didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 1905 (sebagian sumber menyebut 1911 untuk pembentukan resminya) sebagai wadah bagi pedagang batik pribumi untuk saling membantu dan melindungi kepentingan dagang di tengah persaingan dengan pedagang perantara asing. Fungsi ekonominya jelas: memperkuat solidaritas, menghimpun modal bersama, dan memperbaiki posisi tawar pedagang pribumi. Pada 1912, organisasi ini berubah menjadi Sarekat Islam dengan cakupan yang lebih luas, dan di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto berkembang menjadi organisasi massa yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912 di Yogyakarta. Dahlan berasal dari lingkungan pedagang batik di Kauman, sehingga gerakan ini sejak awal bersentuhan dengan dunia usaha. Muhammadiyah mengembangkan konsep amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pengajaran tafsir QS. Al-Ma'un, yang mengaitkan keimanan dengan kepedulian terhadap anak yatim dan kaum miskin, menjadi inspirasi bagi gerakan sosial-ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan. Kelak, jaringan sekolah, rumah sakit, dan lembaga ekonomi Muhammadiyah menjadi contoh bagaimana organisasi masyarakat sipil menyediakan layanan publik secara mandiri.

3. Nahdlatul Ulama (NU)

NU didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren pada 1926 di Surabaya. Sebelumnya, pada 1918 K.H. Abdul Wahab Chasbullah dan kolega mendirikan Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Para Pedagang) sebagai upaya memperkuat ekonomi kaum santri dan pedagang. Basis NU berada pada jaringan pesantren di pedesaan sehingga pengaruh ekonominya melekat pada ekonomi masyarakat bawah: pertanian, perdagangan kecil, dan solidaritas komunitas. Tradisi seperti pengelolaan wakaf, kas pesantren, dan gotong royong keagamaan menunjukkan bagaimana nilai ta'awun diterjemahkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

4. Sumbangan terhadap Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi tersebut, dengan pendekatan yang berbeda, memberikan kontribusi bersama terhadap pembentukan ekonomi kerakyatan:

Aspek	SDI/SI	Muhammadiyah	NU
Basis sosial	Pedagang pribumi	Kalangan urban-reformis	Pesantren dan masyarakat pedesaan
Bentuk gerakan	Solidaritas dagang, gerakan massa	Amal usaha, pendidikan, kesehatan	Jaringan pesantren, perdagangan, wakaf
Nilai utama	Kemandirian ekonomi pribumi	Pemberdayaan dan kepedulian sosial	Gotong royong dan tradisi komunal

Secara umum, sumbangan mereka dapat dirangkum dalam tiga hal: (1) membangun kemandirian ekonomi umat di tengah sistem kolonial, (2) melembagakan nilai solidaritas melalui organisasi, wakaf, dan layanan sosial, dan (3) menyiapkan basis sosial bagi gagasan ekonomi kerakyatan yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945.