BAB 2 : Landasan Nilai Dan Ideologi

BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Setiap sistem ekonomi berdiri di atas seperangkat nilai yang menentukan apa yang dianggap baik, adil, dan layak diupayakan. Ekonomi kapitalis berakar pada individualisme dan kebebasan pasar, sedangkan ekonomi sosialis berakar pada kolektivisme dan peran dominan negara. Indonesia memiliki fondasi nilai yang berbeda, yaitu Pancasila, yang oleh para pendiri bangsa dirumuskan sebagai dasar negara (philosophische grondslag) sekaligus pandangan hidup bangsa. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan filosofis tempat seluruh bangunan negara didirikan, termasuk tatanan ekonominya.

Pancasila bukan sekadar daftar slogan. Ia merupakan sistem nilai yang utuh: kelima silanya saling menjiwai dan membentuk satu kesatuan hierarkis. Sila pertama menjadi sumber moral bagi sila-sila berikutnya; kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi wujud iman dalam hubungan antarmanusia; persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi bentuk operasional nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, kesatuan nilai ini tercermin pada Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta mengarahkan pemanfaatan sumber daya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pembanding

Dalam tradisi hukum Islam, tujuan-tujuan syariat dikenal dengan istilah maqashid syariah. Al-Ghazali (w. 505 H) merumuskan bahwa syariat bertujuan menjaga lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams): agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Al-Syathibi dalam al-Muwafaqatmengembangkan gagasan ini secara sistematis dan membaginya ke dalam tiga tingkat kebutuhan: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Seluruh hukum Islam, menurutnya, bermuara pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Pemikir ekonomi Islam kontemporer, seperti M. Umer Chapra, menjadikan maqashid sebagai kerangka evaluasi sistem ekonomi. Menurut Chapra, sebuah sistem ekonomi dinilai baik apabila mampu mewujudkan kesejahteraan (falah), keadilan distributif, stabilitas, dan martabat manusia, bukan semata pertumbuhan dan efisiensi pasar.

Titik Temu Pancasila dan Maqashid Syariah

Secara umum, terdapat kesesuaian struktur antara kelima sila dan kelima tujuan pokok syariat. Kesesuaian ini dapat dipetakan sebagai berikut.

Sila Pancasila	Tujuan Pokok Syariat	Titik Temu
Ketuhanan Yang Maha Esa	Menjaga agama (hifz al-din)	Pengakuan atas Tuhan sebagai sumber nilai dan jaminan kebebasan beribadah
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl)	Penghormatan martabat manusia, perlindungan hak hidup dan keluarga
Persatuan Indonesia	Menjaga keturunan dan jiwa dalam lingkup sosial	Kohesi sosial dan persaudaraan sebagai prasyarat kesejahteraan
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Menjaga akal (hifz al-'aql)	Pengambilan keputusan yang rasional, deliberatif, dan partisipatif
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Menjaga harta (hifz al-mal)	Distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan merata

Pemetaan ini bersifat analitis, bukan identitas mutlak. Setiap sila memuat dimensi yang melampaui satu tujuan syariat tertentu. Meski demikian, pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa Pancasila dan maqashid memiliki orientasi yang sama, yakni menempatkan kemaslahatan manusia secara utuh sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi.

Relevansi bagi Ekonomi Islam di Indonesia

Relevansi kajian ini bersifat praktis sekaligus ideologis. Secara praktis, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dalam negara yang berdasar Pancasila dan bukan negara agama. Karena itu, ekonomi syariah perlu dibangun dalam bahasa dan kerangka yang dapat diterima seluruh warga negara. Hal ini terlihat pada kerangka hukum seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memosisikan prinsip syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Secara ideologis, kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tidak bertentangan dengan dasar negara, melainkan dapat memperkaya dan memperkuat realisasinya.

Perlu dicatat pula perdebatan yang menyertainya. Sebagian pengkaji menilai penyelarasan Pancasila dengan maqashid berisiko terlalu harmonistik sehingga mengaburkan perbedaan epistemologis: Pancasila bersumber dari konsensus kebangsaan, sedangkan maqashid bersumber dari wahyu dan ijtihad. Bab ini mengambil posisi bahwa keduanya bukan identik, tetapi konvergen pada tataran nilai dan tujuan, sehingga dapat saling menguatkan tanpa kehilangan kekhasan masing-masing.

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan fondasi seluruh sila lainnya. Rumusan "Yang Maha Esa" menegaskan keyakinan monoteistik yang sejalan dengan tauhid dalam Islam. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Mahkamah Konstitusi kerap menafsirkannya sebagai pengakuan bahwa nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber etika kehidupan bernegara, termasuk ekonomi.

Tauhid sebagai Dasar Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, tauhid bukan hanya doktrin teologis, tetapi prinsip yang membentuk cara pandang terhadap harta, kerja, dan konsumsi. Konsekuensi pokoknya adalah bahwa pemilik sejati seluruh sumber daya adalah Allah. Al-Qur'an menyatakan, "Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi" (QS. Ali Imran [3]: 109), dan manusia diperintahkan, "Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya" (QS. al-Hadid [57]: 7). Frasa "penguasanya" (mustakhlafin) menunjukkan bahwa manusia hanya memegang amanah sebagai khalifah, bukan pemilik absolut.

Kepemilikan Mutlak Allah dan Kepemilikan Relatif Manusia

Konsep ini melahirkan struktur kepemilikan berlapis dalam ekonomi Islam:

1. Kepemilikan mutlak (milkiyyah haqiqiyyah) hanya milik Allah.
2. Kepemilikan relatif (milkiyyah majaziyyah) diberikan kepada manusia sebagai amanah dan dibatasi oleh aturan syariat.
3. Kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) atas sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud menyebut bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.

Implikasinya jelas. Hak milik pribadi diakui dan dilindungi, tetapi bukan hak yang tanpa batas. Pemilik wajib menunaikan hak orang lain pada hartanya (zakat dan infak), dilarang memanfaatkannya untuk kezaliman, israf, atau penimbunan (ihtikar), dan harus memperolehnya melalui cara yang halal. Tauhid juga melahirkan akuntabilitas ganda: pertanggungjawaban kepada sesama manusia dan kepada Allah di akhirat, sehingga menjadi pengawas internal yang tidak dimiliki mekanisme pasar semata.

Keselarasan dengan Pasal 33 UUD 1945

Gagasan bahwa kekayaan alam bersifat amanah selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Negara di sini berperan sebagai pengelola amanah, bukan pemilik yang bebas berbuat sekehendaknya. Dengan demikian, sila pertama menyediakan landasan teologis bagi prinsip penguasaan negara atas sumber daya strategis, yaitu bahwa penguasaan tersebut ditujukan bagi kemaslahatan rakyat dan dipertanggungjawabkan secara moral.

Implikasi bagi Perilaku Ekonomi

Di tingkat praktik, sila pertama dan tauhid ekonomi menuntut: (1) orientasi usaha yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga keberkahan; (2) larangan praktik yang merusak seperti riba, gharar, dan maysir (QS. al-Baqarah [2]: 275; QS. al-Ma'idah [5]: 90); (3) tanggung jawab ekologis, karena alam adalah ciptaan dan titipan Allah; serta (4) sikap qana'ah dan moderasi dalam konsumsi.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat yang haknya wajib dihormati. Dalam pandangan Islam, martabat ini bersumber dari penegasan Al-Qur'an, "Sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam" (QS. al-Isra' [17]: 70), sehingga setiap manusia, apa pun latar belakangnya, memiliki kehormatan (karamah insaniyyah) yang tidak boleh dirampas oleh aktivitas ekonomi.

Makna Adl dalam Al-Qur'an

Kata adl mengandung makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan menjaga keseimbangan. Al-Qur'an memerintahkan, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS. an-Nahl [16]: 90), dan memperingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak membuat manusia berlaku tidak adil (QS. al-Ma'idah [5]: 8). Dalam Islam, keadilan juga sering dipasangkan dengan ihsan (kebajikan), yang berarti ekonomi tidak cukup "adil secara prosedural" tetapi juga peduli pada pihak yang lemah.

Operasionalisasi Keadilan dalam Transaksi

Prinsip adl diwujudkan dalam aturan muamalah yang konkret:

• Larangan riba, karena menciptakan keuntungan tanpa risiko dan beban sepihak pada peminjam (QS. al-Baqarah [2]: 275–279).
• Larangan gharar dan penipuan, agar kedua pihak memiliki informasi yang memadai dan tidak ada yang dirugikan.
• Keadilan dalam timbangan dan takaran (QS. al-Muthaffifin [83]: 1–3; QS. al-Rahman [55]: 9).
• Prinsip bagi hasil dan bagi risiko (mudharabah dan musyarakah), yang menempatkan pemilik modal dan pengelola dalam kemitraan yang setara.
• Upah yang layak dan tepat waktu, sebagaimana sabda Nabi agar upah dibayarkan sebelum keringat pekerja mengering (HR. Ibnu Majah).

Kemanusiaan yang Beradab dalam Praktik Ekonomi

Kata "beradab" pada sila kedua berpadanan dengan akhlak dalam ekonomi Islam. Ia menuntut kejujuran (shidq), amanah, kemurahan hati dalam bertransaksi, serta penghormatan terhadap konsumen, pekerja, dan mitra usaha. Dengan demikian, konsep ini menolak pandangan homo economicus yang memosisikan manusia sebagai pengejar kepentingan diri semata, dan menggantinya dengan homo Islamicus yang menimbang kemaslahatan diri sekaligus orang lain.

Keadilan juga memiliki dimensi hukum nasional, yaitu perlindungan konsumen, larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, serta hak-hak pekerja, yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan hifz al-nafs dan hifz al-mal.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menegaskan pentingnya kesatuan bangsa yang majemuk dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam ekonomi, persatuan tidak berarti keseragaman, tetapi kesediaan untuk saling menopang antarwilayah, antargolongan, dan antarpelaku usaha.

Ukhuwwah dalam Islam

Islam mengenal beberapa lapisan persaudaraan: ukhuwwah islamiyyah (sesama muslim), ukhuwwah wathaniyyah (sesama warga bangsa), dan ukhuwwah insaniyyah (sesama manusia). Al-Qur'an menegaskan, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" (QS. al-Hujurat [49]: 10), dan Nabi menggambarkan kaum mukmin bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip ini kemudian dikenal luas di Indonesia melalui rumusan trilogi ukhuwwah yang dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, sehingga persaudaraan keagamaan tidak dipertentangkan dengan persatuan kebangsaan.

Solidaritas Ekonomi

Ukhuwwah menghasilkan etika ekonomi tolong-menolong (ta'awun), sebagaimana perintah "tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (QS. al-Ma'idah [5]: 2). Bentuk konkretnya antara lain:

• Koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah (misalnya BMT) yang bertumpu pada gotong royong anggota, sejalan dengan semangat Pasal 33 dan gagasan Mohammad Hatta tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian.
• Takaful dan tabarru' sebagai mekanisme saling menanggung risiko.
• Kemitraan usaha besar dan kecil yang tidak eksploitatif.
• Jaringan perdagangan dan keuangan antarwilayah, sehingga daerah yang kuat membantu daerah yang tertinggal.

Lintas Batas: Dimensi Global

Kata "lintas batas" menunjukkan bahwa solidaritas ekonomi Islam tidak berhenti pada batas negara. Di tingkat global, hal ini tampak pada kerja sama perdagangan antarnegara muslim, integrasi pasar keuangan syariah, penyaluran bantuan kemanusiaan lintas negara, dan dukungan terhadap pembangunan negara-negara berkembang. Namun, sila ketiga mengingatkan bahwa solidaritas global tidak boleh mengorbankan kepentingan dan persatuan nasional. Pendekatan yang tepat adalah solidaritas berlapis: kuat di dalam negeri, terbuka dan kontributif di tingkat internasional.

Pada saat yang sama, ukhuwwah islamiyyah tidak boleh ditafsirkan eksklusif. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, solidaritas ekonomi harus inklusif: lembaga keuangan syariah, misalnya, melayani nasabah dari beragam agama, dan prinsip keadilan berlaku bagi semua. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menetapkan musyawarah sebagai cara mengambil keputusan kolektif. Rumusan ini menolak dua ekstrem: kekuasaan otoriter yang meniadakan suara rakyat, dan demokrasi yang semata-mata bertumpu pada suara terbanyak tanpa hikmat.

Syura dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Islam menempatkan syura sebagai prinsip pokok. Al-Qur'an memuji orang-orang beriman yang "urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (QS. asy-Syura [42]: 38) dan memerintahkan Nabi, "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (QS. Ali Imran [3]: 159). Praktik ini dilanjutkan para khalifah, yang melibatkan para sahabat dalam keputusan kebijakan negara, termasuk pengelolaan keuangan publik.

Penerapan dalam Ekonomi

Syura ekonomi dapat dipahami pada tiga tingkat.

1. Tingkat kebijakan publik. Penyusunan kebijakan ekonomi nasional, seperti anggaran, pengelolaan sumber daya alam, dan regulasi pasar, idealnya melalui proses yang partisipatif dan akuntabel, melibatkan wakil rakyat, ahli, pelaku usaha, dan masyarakat terdampak. Hal ini selaras dengan peran DPR dan mekanisme perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Tingkat kelembagaan. Dalam lembaga keuangan dan bisnis syariah, syura tampak pada rapat umum pemegang saham atau anggota, serta pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang memberi pertimbangan keputusan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI. Dalam koperasi, rapat anggota menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dengan prinsip satu anggota satu suara.

3. Tingkat transaksi. Prinsip kerelaan ('an taradhin, QS. an-Nisa' [4]: 29) menuntut bahwa setiap akad lahir dari kesepakatan bebas, informatif, dan tanpa paksaan, yang pada hakikatnya merupakan bentuk musyawarah antara para pihak.

Hikmat Kebijaksanaan

Unsur "hikmat kebijaksanaan" menegaskan bahwa musyawarah tidak boleh menjadi sekadar prosedur formal. Keputusan ekonomi harus didasarkan pada pengetahuan, pertimbangan maslahat jangka panjang, dan nilai moral. Dalam kerangka maqashid, hal ini berkaitan dengan hifz al-'aql: keputusan yang baik menuntut akal yang terdidik dan informasi yang jujur. Syura ekonomi, dengan demikian, mengoreksi dua kelemahan sekaligus: dominasi segelintir elite atas keputusan ekonomi, dan populisme yang mengabaikan kemaslahatan jangka panjang.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", merupakan muara dari keempat sila sebelumnya dan menjadi tujuan akhir bernegara. Dalam ekonomi, sila ini menuntut agar hasil pembangunan dinikmati secara merata dan bahwa kesenjangan ekstrem dikoreksi oleh kebijakan dan kelembagaan yang berpihak pada yang lemah.

Prinsip Distribusi dalam Islam

Al-Qur'an menyatakan tujuan distribusi harta secara tegas: agar harta "tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS. al-Hasyr [59]: 7). Prinsip ini menjadi dasar kritik Islam terhadap penumpukan kekayaan, dan menjadi landasan seperangkat instrumen yang bekerja pada beberapa lapisan: yang wajib (zakat), yang sukarela (infak dan sedekah), dan yang berkelanjutan (wakaf).

Zakat

Zakat adalah rukun Islam dan kewajiban atas harta yang telah mencapai nisab dan haul, dengan delapan golongan penerima (asnaf) yang ditetapkan dalam QS. at-Taubah [9]: 60: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Zakat bukan sekadar bantuan karitatif, tetapi hak kaum miskin atas harta orang kaya, sehingga bersifat pasti, terstruktur, dan dapat dikelola secara kelembagaan. Di Indonesia, pengelolaannya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang melibatkan BAZNAS dan lembaga amil zakat. Secara ekonomi, zakat berfungsi mengurangi kemiskinan, mendorong sirkulasi harta, dan menjadi insentif agar harta tidak dibiarkan menganggur.

Infak dan Sedekah

Infak (pengeluaran harta untuk kebaikan) dan sedekah (pemberian yang lebih luas, mencakup tindakan non-materi) bersifat sukarela dan fleksibel. Al-Qur'an memberi gambaran pelipatgandaan pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah (QS. al-Baqarah [2]: 261) dan menyatakan bahwa kebajikan sejati tercapai apabila seseorang menginfakkan sebagian harta yang dicintainya (QS. Ali Imran [3]: 92). Keduanya melengkapi zakat dengan menjangkau kebutuhan yang tidak tercakup oleh asnaf atau nisab, seperti bantuan darurat, pendidikan, dan kesehatan.

Wakaf

Wakaf adalah menahan harta pokok dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Dasarnya antara lain hadis Muslim tentang amal jariyah yang pahalanya tidak terputus, serta kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar atas arahan Nabi. Berbeda dengan zakat yang habis disalurkan, wakaf menciptakan aset produktif yang manfaatnya mengalir lintas generasi, misalnya untuk sekolah, rumah sakit, dan sarana usaha. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperluas cakupannya hingga wakaf uang dan benda bergerak, sehingga membuka peluang wakaf produktif dan investasi sosial.

Sinergi Instrumen dan Keadilan Sosial

Keempat instrumen tersebut bekerja pada fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

Instrumen	Sifat	Fungsi Utama dalam Keadilan Sosial
Zakat	Wajib, terstruktur	Jaring pengaman dasar dan pengentasan kemiskinan
Infak	Sukarela	Pemenuhan kebutuhan sosial yang lebih luas
Sedekah	Sukarela, fleksibel	Solidaritas sehari-hari dan bantuan cepat
Wakaf	Berkelanjutan	Pembiayaan aset dan layanan publik jangka panjang

Dalam kerangka sila kelima, instrumen-instrumen ini dapat dipandang sebagai sektor ketiga ekonomi Islam yang melengkapi peran negara (melalui pajak dan belanja publik) dan pasar. Ketiganya, bersama dengan larangan riba dan penimbunan, membentuk sistem distribusi yang bekerja baik pada tahap sebelum produksi (akses terhadap modal dan sumber daya), saat produksi (bagi hasil), maupun sesudahnya (redistribusi).

Tantangan yang masih dihadapi mencakup potensi zakat dan wakaf yang belum tergarap optimal, tata kelola dan transparansi lembaga pengelola, serta kebutuhan integrasi dengan kebijakan fiskal dan program pengentasan kemiskinan nasional. Namun, arah normatifnya jelas: kelima instrumen tersebut mewujudkan keadilan sosial yang dikehendaki sila kelima sekaligus menjaga harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan pokok syariat.