BAB 6 : Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu

 BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

1. Pengertian Falah dalam Ekonomi Islam

Falah merupakan tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum, falah berarti keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan atau kekayaan yang diperoleh seseorang, tetapi juga dari cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan kekayaan tersebut.

Dalam ekonomi Islam, seseorang tidak cukup dikatakan berhasil hanya karena memiliki banyak harta. Kekayaan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal, digunakan secara bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Falah memiliki dua dimensi utama, yaitu:

• Falah duniawi, yaitu kesejahteraan yang dirasakan manusia selama hidup di dunia, seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan.
  
  
• Falah ukhrawi, yaitu keberhasilan manusia dalam kehidupan akhirat melalui keimanan, ketakwaan, serta pelaksanaan kewajiban dan nilai-nilai agama.
  
  

Kedua dimensi tersebut harus berjalan seimbang. Islam tidak melarang manusia mencari kekayaan, tetapi mengarahkan agar kegiatan ekonomi tidak mengabaikan moral, keadilan, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

2. Pengertian Keadilan Sosial dalam Ekonomi Pancasila

Keadilan sosial merupakan tujuan penting dalam sistem ekonomi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang adil untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam ekonomi Pancasila, keadilan sosial diwujudkan melalui:

1. Pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan.
   
   
2. Pemberian akses pendidikan dan kesehatan yang layak.
   
   
3. Perlindungan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.
   
   
4. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan UMKM.
   
   
5. Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
   
   
6. Pencegahan monopoli dan kesenjangan ekonomi yang berlebihan.
   
   

3. Hubungan Falah dan Keadilan Sosial

Falah dalam ekonomi Islam dan keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mengutamakan kesejahteraan manusia dan kepentingan masyarakat luas.

Perbedaannya terletak pada landasan dan cakupan tujuannya. Ekonomi Islam menjadikan ajaran Allah SWT sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara itu, ekonomi Pancasila menjadikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Contoh penerapan:

Pemerintah memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan tersebut dapat mendukung falah karena membantu masyarakat memperoleh penghasilan secara halal. Dalam perspektif ekonomi Pancasila, kebijakan tersebut merupakan bentuk keadilan sosial karena memberikan kesempatan ekonomi kepada masyarakat kecil.

Kesimpulan: Falah dan keadilan sosial merupakan dua tujuan yang saling melengkapi. Keduanya mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan kekayaan, tetapi juga berdasarkan pemerataan, kemanfaatan, moralitas, dan kualitas kehidupan manusia.

B. Maqashid Syariah (Perlindungan Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Agama) dan Pembangunan Manusia Indonesia

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan dan kemudaratan.

Dalam ekonomi Islam, maqashid syariah menjadi dasar agar seluruh aktivitas ekonomi memberikan manfaat dan melindungi kebutuhan penting manusia. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tetapi harus memperhatikan kehidupan, pendidikan, keluarga, harta, dan nilai keagamaan masyarakat.

Terdapat lima tujuan utama maqashid syariah yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khams.

2. Lima Unsur Utama Maqashid Syariah

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Perlindungan agama berarti menjaga kebebasan manusia untuk menjalankan keyakinan dan kewajiban agamanya. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip ini mengajarkan agar manusia memperoleh penghasilan melalui cara yang halal dan tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama.

Contoh penerapan:

• Menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip halal.
  
  
• Mengembangkan lembaga keuangan syariah.
  
  
• Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah.
  
  
• Menghindari praktik usaha yang merugikan dan dilarang agama.
  
  

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa berarti menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Setiap orang berhak memperoleh kebutuhan dasar agar dapat hidup dengan aman dan layak.

Contoh penerapan:

• Menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau.
  
  
• Menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi.
  
  
• Memberikan perlindungan keselamatan kerja.
  
  
• Menyediakan lingkungan tempat tinggal yang sehat.
  
  

c. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal berarti menjaga kemampuan berpikir manusia melalui pendidikan, pengetahuan, dan lingkungan yang baik. Akal merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Contoh penerapan:

• Memberikan akses pendidikan yang merata.
  
  
• Meningkatkan kualitas sekolah dan perguruan tinggi.
  
  
• Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja.
  
  
• Mencegah penyalahgunaan narkoba dan hal-hal yang merusak akal.
  
  

d. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan berarti menjaga keberlangsungan keluarga dan generasi mendatang. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anaknya.

Contoh penerapan:

• Memberikan perlindungan kepada ibu dan anak.
  
  
• Menyediakan pendidikan yang layak bagi generasi muda.
  
  
• Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
  
  
• Mencegah eksploitasi anak dan kekerasan dalam rumah tangga.
  
  

e. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta berarti menjaga hak kepemilikan dan keamanan kekayaan manusia. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal serta tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain.

Contoh penerapan:

• Melarang pencurian, penipuan, dan korupsi.
  
  
• Menghindari riba dan transaksi yang mengandung kezaliman.
  
  
• Melindungi hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak.
  
  
• Mengembangkan sistem keuangan yang adil dan transparan.
  
  

3. Hubungan Maqashid Syariah dengan Pembangunan Manusia Indonesia

Pembangunan manusia Indonesia bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Tujuan tersebut memiliki hubungan erat dengan lima prinsip maqashid syariah.

Unsur Maqashid Syariah	Hubungan dengan pembangunan manusia
Perlindungan agama	Membentuk masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab
Perlindungan jiwa	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat
Perlindungan akal	Meningkatkan pendidikan dan kualitas pengetahuan
Perlindungan keturunan	Menjamin kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang
Perlindungan harta	Meningkatkan keamanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Sebagai contoh, program pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk pembangunan manusia yang sejalan dengan maqashid syariah.

Kesimpulan: Maqashid syariah memberikan dasar bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar tercipta kehidupan yang berkualitas dan bermartabat.

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dapat terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, serta sulitnya memperoleh akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan menjadi persoalan yang harus diatasi karena dapat menghambat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Islam mengajarkan kepedulian terhadap fakir miskin melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Sementara itu, dalam ekonomi Pancasila, pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan keadilan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesempatan ekonomi yang merata dan melindungi masyarakat yang membutuhkan.

2. Pengertian Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi adalah keadaan ketika terdapat perbedaan yang cukup besar dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan ekonomi antara individu atau kelompok masyarakat.

Kesenjangan dapat terlihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat yang memiliki kekayaan besar dengan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Beberapa faktor penyebab kesenjangan ekonomi antara lain:

1. Perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan.
   
   
2. Tidak meratanya kesempatan memperoleh pekerjaan.
   
   
3. Perbedaan kepemilikan modal dan aset produktif.
   
   
4. Pembangunan yang lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
   
   
5. Penguasaan sumber daya ekonomi oleh kelompok tertentu.
   
   
6. Praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
   
   

Ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan melalui distribusi kekayaan yang adil, zakat, larangan riba, dan larangan penimbunan harta yang merugikan masyarakat. Ekonomi Pancasila mengupayakannya melalui pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, koperasi, dan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

3. Pengertian Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi merupakan keadaan ketika individu, kelompok, atau suatu negara terlalu bergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memperoleh modal, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan kegiatan produksi.

Ketergantungan dapat terjadi karena lemahnya kemampuan ekonomi sendiri, keterbatasan teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketidakmampuan mengembangkan industri dalam negeri.

Contohnya adalah ketika suatu negara terlalu bergantung pada impor bahan pangan, teknologi, atau barang industri dari negara lain. Ketika pasokan dari luar negeri terganggu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga dapat mengalami masalah.

Dalam ekonomi Islam, ketergantungan yang merugikan perlu dikurangi melalui penguatan kemandirian, kerja sama yang adil, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam ekonomi Pancasila, kemandirian ekonomi dapat diwujudkan melalui pengembangan industri nasional, koperasi, UMKM, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

4. Analisis Integratif Menurut Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila

Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan merupakan tiga persoalan yang saling berhubungan. Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang sulit memperoleh pendidikan dan modal. Kondisi tersebut membuat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan menjadi terbatas. Akibatnya, kesenjangan semakin besar dan ketergantungan terhadap bantuan pihak lain dapat meningkat.

Ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila menawarkan pendekatan yang saling melengkapi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pendekatan ekonomi Islam:

• Mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat miskin.
  
  
• Mendorong kegiatan usaha yang halal dan produktif.
  
  
• Menghindari riba dan praktik ekonomi yang eksploitatif.
  
  
• Mengembangkan keuangan syariah yang mendukung usaha masyarakat.
  
  
• Mendorong distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar pada kelompok kaya.
  
  

Pendekatan ekonomi Pancasila:

• Meningkatkan pemerataan pembangunan antardaerah.
  
  
• Membuka kesempatan kerja yang lebih luas.
  
  
• Mengembangkan koperasi dan UMKM.
  
  
• Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat.
  
  
• Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.
  
  

5. Contoh Penerapan dalam Kehidupan Masyarakat

Misalnya, suatu daerah memiliki banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Pemerintah bersama lembaga keuangan syariah dapat memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha kepada masyarakat.

Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membuka usaha makanan, pertanian, perdagangan, atau kerajinan. Dana zakat produktif juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

Dari perspektif Islam, program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial dan distribusi kekayaan. Dari perspektif Pancasila, program tersebut merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kesimpulan: Kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan harus diatasi secara bersama-sama melalui pemerataan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, serta penguatan kemandirian ekonomi. Ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama menekankan pentingnya kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Holistik

Kesejahteraan holistik adalah kondisi kehidupan manusia yang sejahtera secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, moral, spiritual, maupun lingkungan.

Kesejahteraan tidak cukup diukur dari jumlah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi belum tentu sejahtera apabila masih mengalami kesulitan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang layak.

Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia.

2. Pengertian PDB dan Keterbatasannya

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

PDB sering digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Apabila nilai PDB meningkat, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kegiatan produksi dan perekonomian mengalami pertumbuhan.

Namun, PDB memiliki beberapa keterbatasan sebagai ukuran kesejahteraan, yaitu:

1. Tidak menunjukkan pemerataan pendapatan. PDB dapat meningkat meskipun sebagian besar kekayaan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.
   
   
2. Tidak mengukur kualitas pendidikan. Tingginya PDB tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memperoleh pendidikan yang baik.
   
   
3. Tidak menggambarkan kondisi kesehatan. PDB tidak secara langsung menunjukkan apakah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
   
   
4. Tidak mengukur kebahagiaan dan ketenteraman. Kondisi psikologis, hubungan sosial, dan kualitas kehidupan keluarga tidak tercermin secara langsung dalam PDB.
   
   
5. Tidak selalu memperhitungkan kerusakan lingkungan. Kegiatan produksi dapat meningkatkan PDB, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan alam.
   
   

Dengan demikian, PDB tetap penting untuk mengukur aktivitas ekonomi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

3. Indikator Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan pencapaian falah, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat.

Indikator kesejahteraan dalam perspektif Islam antara lain:

• Terpenuhinya kebutuhan dasar: masyarakat mampu memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan.
  
  
• Pendapatan yang halal: masyarakat memperoleh penghasilan melalui pekerjaan dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.
  
  
• Keadilan distribusi kekayaan: kekayaan tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
  
  
• Terjaganya lima tujuan maqashid syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
  
  
• Kepedulian sosial: masyarakat memiliki kesadaran untuk membantu orang lain melalui zakat, infak, sedekah, dan kegiatan sosial.
  
  
• Keseimbangan dunia dan akhirat: aktivitas ekonomi dilakukan tanpa mengabaikan kewajiban moral dan keagamaan.
  
  

4. Indikator Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Pancasila

Dalam ekonomi Pancasila, kesejahteraan diukur berdasarkan tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa indikatornya adalah:

1. Pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi.
   
   
2. Tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.
   
   
3. Akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
   
   
4. Berkurangnya angka kemiskinan.
   
   
5. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
   
   
6. Berkembangnya koperasi dan UMKM.
   
   
7. Terjaganya lingkungan hidup dan sumber daya alam.
   
   
8. Terlindunginya hak-hak masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
   
   

5. Perbandingan Pengukuran Kesejahteraan

Aspek	PDB	Ekonomi Islam	Ekonomi Pancasila
Fokus utama	Pertumbuhan produksi	Falah dunia dan akhirat	Keadilan sosial
Pendapatan	Nilai produksi dan pendapatan agregat	Pendapatan halal dan berkah	Pendapatan yang layak dan merata
Pendidikan	Tidak diukur secara langsung	Perlindungan akal	Peningkatan kualitas SDM
Kesehatan	Tidak diukur secara langsung	Perlindungan jiwa	Pelayanan kesehatan yang merata
Distribusi kekayaan	Tidak menunjukkan pemerataan	Zakat dan distribusi yang adil	Pemerataan ekonomi
Lingkungan	Tidak selalu memperhitungkan kerusakan	Tanggung jawab manusia sebagai khalifah	Pembangunan berkelanjutan

6. Contoh Penerapan

Misalnya, suatu daerah mengalami peningkatan PDB karena pembangunan pabrik dan meningkatnya produksi barang. Namun, sebagian masyarakat masih menganggur, pendapatan tidak merata, dan lingkungan mengalami pencemaran.

Jika hanya menggunakan PDB, daerah tersebut dapat dianggap mengalami perkembangan ekonomi. Akan tetapi, jika dilihat dari indikator kesejahteraan holistik, pembangunan tersebut belum sepenuhnya berhasil.

Pembangunan yang baik seharusnya juga memberikan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Kesimpulan: Kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur melalui PDB. Pengukuran kesejahteraan harus memperhatikan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Ekonomi Islam menekankan pencapaian falah, sedangkan ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial. Keduanya dapat menjadi dasar untuk membangun kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

1. Pengertian Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan

Negara memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, tertib, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Negara tidak hanya bertugas menjaga kestabilan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, seperti monopoli, penipuan, korupsi, eksploitasi tenaga kerja, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Sebagai regulator, negara membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, pekerja, konsumen, dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat serta mencegah terjadinya ketidakadilan.

Dalam ekonomi Islam, negara bertanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai prinsip syariah. Sementara itu, dalam ekonomi Pancasila, negara berperan mewujudkan keadilan sosial dan memastikan bahwa perekonomian diselenggarakan untuk kepentingan bersama.

2. Peran Negara dalam Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan sistem perekonomian yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil pembangunan secara adil.

Prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Peran negara dalam demokrasi ekonomi antara lain:

a. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi

Negara membuat peraturan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Contohnya adalah peraturan mengenai persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan.

b. Sebagai pengawas kegiatan ekonomi

Negara mengawasi kegiatan perusahaan dan pelaku usaha untuk mencegah penipuan, monopoli, korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan pasar.

c. Sebagai pelindung masyarakat

Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil, pekerja, konsumen, dan kelompok rentan agar tidak mengalami ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi.

d. Sebagai penyedia fasilitas publik

Negara menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, transportasi, dan infrastruktur lainnya.

e. Sebagai pemerata kesejahteraan

Negara menjalankan program bantuan sosial, subsidi yang tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Pengertian Wilayah Hisbah dalam Ekonomi Islam

Wilayah hisbah merupakan konsep pengawasan dalam pemerintahan Islam yang bertujuan menjaga ketertiban umum, menegakkan kebaikan (amar ma'ruf), serta mencegah kemungkaran (nahi munkar).

Dalam kegiatan ekonomi, hisbah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan pasar agar transaksi berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Petugas yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut dikenal dengan sebutan muhtasib. Tugasnya adalah memastikan bahwa para pedagang dan pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

4. Tugas dan Fungsi Wilayah Hisbah

Beberapa tugas wilayah hisbah dalam bidang ekonomi adalah:

1. Mengawasi kejujuran pedagang. Memastikan pedagang tidak melakukan penipuan dalam menjual barang.
   
   
2. Mengawasi takaran dan timbangan. Mencegah kecurangan dalam ukuran dan jumlah barang yang dijual.
   
   
3. Mencegah penimbunan barang. Mengawasi tindakan menahan persediaan barang untuk menciptakan kelangkaan dan memperoleh keuntungan secara tidak adil.
   
   
4. Melindungi konsumen. Memastikan barang yang dijual memiliki kualitas dan informasi yang sesuai dengan kenyataan.
   
   
5. Mencegah praktik kecurangan pasar. Mengawasi tindakan manipulasi harga, transaksi yang mengandung penipuan, dan persaingan tidak sehat.
   
   
6. Menjaga ketertiban pasar. Mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang aman, tertib, dan tidak merugikan pihak lain.
   
   

5. Hubungan Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

Demokrasi ekonomi dan wilayah hisbah memiliki kesamaan tujuan, yaitu menciptakan kegiatan ekonomi yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat.

Perbedaannya terletak pada dasar pemikiran dan pelaksanaannya. Demokrasi ekonomi berlandaskan nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia, sedangkan wilayah hisbah berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.

Aspek	Demokrasi Ekonomi	Wilayah Hisbah
Landasan	Pancasila dan UUD 1945	Prinsip syariah Islam
Tujuan	Keadilan dan pemerataan ekonomi	Kemaslahatan dan ketertiban pasar
Pelaksana	Pemerintah dan lembaga negara	Otoritas atau petugas pengawas hisbah
Pengawasan	Peraturan dan kebijakan ekonomi	Pengawasan berdasarkan prinsip syariah
Fokus	Kepentingan seluruh rakyat	Kejujuran dan keadilan dalam kegiatan ekonomi

6. Contoh Penerapan dalam Kehidupan Ekonomi

Misalnya, terjadi kelangkaan bahan pokok di suatu daerah karena beberapa pedagang sengaja menimbun barang untuk menaikkan harga jual.

Dalam perspektif demokrasi ekonomi, pemerintah dapat melakukan pengawasan distribusi barang, memberikan sanksi terhadap pelanggaran, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Dalam perspektif wilayah hisbah, tindakan penimbunan yang merugikan masyarakat termasuk perilaku yang harus dicegah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Contoh lainnya adalah pedagang yang menggunakan timbangan tidak sesuai ukuran. Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan melalui instansi yang berwenang, sedangkan dalam prinsip hisbah, tindakan tersebut merupakan bentuk kecurangan yang dilarang dalam Islam.

Di Indonesia, fungsi pengawasan tersebut tidak harus menggunakan nama lembaga hisbah. Nilai dan prinsipnya dapat diterapkan melalui lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi perdagangan, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha.

Kesimpulan: Negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. Demokrasi ekonomi memberikan dasar bagi pemerataan kesempatan dan kesejahteraan rakyat, sedangkan wilayah hisbah memberikan prinsip pengawasan berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Keduanya dapat menjadi landasan untuk membangun sistem ekonomi yang transparan, beretika, dan berpihak kepada masyarakat.

Kesimpulan Umum BAB 6

Paradigma kesejahteraan sosial terpadu menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keadilan, pemerataan, pendidikan, kesehatan, moralitas, dan kualitas kehidupan masyarakat.

Ekonomi Islam menempatkan falah sebagai tujuan utama, yaitu keberhasilan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Untuk mencapainya, Islam menggunakan maqashid syariah sebagai landasan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sementara itu, ekonomi Pancasila mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil.

Dengan demikian, ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ekonomi Islam memberikan landasan moral dan spiritual, sedangkan ekonomi Pancasila memberikan kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keduanya mengarah pada pembangunan manusia yang adil, mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan.